Anggota DPR Sampaikan Keluhan Masyarakat Terhadap Aplikasi Livin' Mandiri

30-03-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam saat rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). Foto: Tari/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam mengatakan permasalahan yang terjadi pada aplikasi perbankan milik Bank Mandiri, yakni Livin' Mandiri yang terjadi beberapa waktu yang lalu banyak dikeluhkan masyarakat. Mufti menambahkan banyak masyarakat yang berkeluh kesah kepadanya terkait tidak bisa diaksesnya aplikasi tersebut beberapa waktu lalu.

 

Hal tersebut disampaikan Mufti dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama (Dirut) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Dirut PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Dirut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan  Dirut PT Tabungan Negara (Persero) Tbk, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

 

“Mungkin buat bapak (direksi) enggak ada artinya, tapi bagi masyarakat yang melakukan transaksi saat itu pada hari Jumat, bank mau tutup, bagi mereka ini penting pak. Saya pikir hanya satu, dua orang yang mengeluhkan, ternyata ribuan orang mengeluhkan hal yang sama tentang Livin' Mandiri. Dampaknya banyak, salah satunya masyarakat kita tidak bisa bertransaksi," ujar politisi PDI-Perjuangan ini.

 

Mufti menyebut, di antara bank-bank milik negara lainnya, aplikasi milik Bank Mandiri memiliki rating yang lebih rendah. Yakni hanya 2,4 dengan ulasan hanya 148 ribu ulasan. Untuk itu, ia mengatakan perpindahan Livin' Mandiri dari aplikasi biru ke gold seharusnya tidak dilakukan secara terburu-buru jika memang belum siap.

 

"Maka jangan buru-buru pindah (dari aplikasi Livin' Mandiri biru ke gold) kalau misalnya memang belum siap, ini bahaya pak, survei di Amerika ketika orang menggunakan aplikasi ternyata sulit digunakan oleh masyarakat, dia cenderung pindah ke aplikasi yang lain," imbuh legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur II tersebut.

 

Sebab, menurut Mufti, jika nantinya masyarakat berpindah menggunakan bank lainnya karena aplikasi perbankan sulit diakses, maka akan berdampak pada profit perusahaan. "Ketika masyarakat pindah ke aplikasi perbankan yang lain, maka tentu dampaknya perusahaan ini akan kehilangan devidennya, akan kehilangan profitnya, ketika kehilangan profitnya deviden yang akan diberikan ke negara kita akan berkurang ketika devidennya berkurang tentu manfaat yang dirasakan masyarakat akan juga berkurang," sebutnya.

 

Senada dengan Mufti, Anggota Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mengatakan, permasalahan error-nya aplikasi Livin' Mandiri harus menjadi prioritas perbaikan. Terlebih sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan yang memungkinkan intensitas transaksi masyarakat menggunakan mobile banking yang lebih tinggi.

 

"Empat minggu yang lalu aplikasi Livin Mandiri error, beberapa hari lalu juga error lagi. Yang saya takutkan sebentar lagi bulan depan sudah Lebaran pak, orang bagi-bagi rezeki dan sebagainya sekarang melalui aplikasi (m-banking) itu. Nanti takutnya bermasalah lagi. Jadi saya mohon (perbaikan) itu diprioritaskan,” pesan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. (bia/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...